Berita Itjen

Reformasi Birokrasi Bagian Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Tugas Keseharian ASN

Reformasi Birokrasi Bagian Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Tugas Keseharian ASN

Reformasi Birokrasi merupakan upaya menyeluruh untuk mempersiapkan suatu birokrasi yang kondusif bagi peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan kualitas organisasi Kementerian. Upaya ini dilaksanakan sejalan dengan pencegahan korupsi yang meliputi, antara lain penataan/penyempurnaan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas penatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan, akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik, serta perubahan budaya kerja. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenkes sendiri telah berlangsung pada tahun 2010.

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Kesehatan mengadakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Panel II yang dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar yang berlangsung pada tanggal 19-21 Maret 2019. Acara ini merupakan lanjutan dari PMPRB Panel I yang telah berlangsung pada tangga 4-8 Maret 2019 lalu.

Acara ini dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, drg. Murti Utami, MPH dan dihadiri oleh para pimpinan tinggi pratama selaku assesor, para ketua dan anggota Pokja, Tim Monev pada tim Reformasi Birokrasi Kemenkes.

Dalam sambutannya Irjen menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan menilai hasil kerja kita apakah sudah efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Irjen menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi adalah Perubahan Mindset (pola pikir) dan Culture set (Budaya Kerja) Birokrasi, dimana perubahan ini ditunjukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan Kinerja Birokrasi yang Tinggi. Makna integritas adalah setiap individu anggota birokrasi yang mengutamakan prilaku terpuji, disiplin, penuh pengabdian dan tidak koruptif, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat mendorong organisasinya berkinerja tinggi.

Hasil dari panel II ini nantinya akan disampaikan kepada Kementerian PAN RB sebelum tanggal 31 Maret 2019. (JP)

 

Share this Post: