Berita Itjen

Reviu RKA-K/L Gelombang II: Inspektorat Jenderal Memastikan Implementasi Money Follow Program Untuk Mendukung Pencapaian Program Kementerian Kesehatan RI

Reviu RKA-K/L Gelombang II: Inspektorat Jenderal Memastikan Implementasi Money Follow Program Untuk Mendukung Pencapaian Program Kementerian Kesehatan RI

Bekasi 30/7, Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan TA 2019 oleh Tim APIP Kemenkes untuk satuan kerja Dekonsentrasi (DK) yang tersebar pada Dinas Kesehatan di 34 Provinsi di seluruh Indonesia, Inspektorat Jenderal bersama Biro Perencanaan dan Anggaran melaksanakan kegiatan penelitian dan reviu RKA-K/L untuk satker Dekonsentrasi yang berlangsung mulai 30 Juli s.d 3 Agustus 2018 bertempat di Hotel Horison Bekasi.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI (drg. Oscar Primadi, MPH) dan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Heru Arnowo, SH, MM), Inspektur IV (Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si, CA, CPMA), dan Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Drs. Setyo Budi Hartono, MM) serta seluruh perwakilan satker Dekonsentrasi dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pelaksanaan RKA-K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan Gelombang II dimana sebelumnya juga telah dilaksanakan kegiatan penelitian dan reviu RKA-K/L Gelombang I yang berlangsung pada tanggal 23 s.d 27 Juli 2018 bagi satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

          

Dalam arahan dan sambutannya Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa berdasarkan undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN sudah mulai diterapkan, walaupun dalam 5 % tersebut masih termasuk belanja pegawai. Selanjutnya, Tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN 2015 - 2019, dimana ada beberapa sasaran yang ditetapkan namun belum tercapai sehingga memerlukan upaya terobosan dan inovasi dalam rangka pencapaian target tersebut. Di sisi lain anggaran kesehatan yang hanya 5 % semakin didominasi oleh PBI yang ditargetkan 107 juta jiwa, peningkatan anggaran PNBP dan BLU, peningkatan belanja operasional. Hal ini membuat anggaran untuk pelaksanaan program semakin terbatas. Sehingga lebih tepat untuk penerapan money follow program dan bukan money follow function seperti sebelumnya.  Dengan implementasi money follow program diharapkan setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN mendukung pencapaian program Kementerian Kesehatan RI.

Untuk efisien dan efektifitas penyusunan kegiatan 2019, Inspektur Jenderal meminta adanya efisiensi belanja barang di 2019 dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka verifikasi data sehingga bisa mengurangi kegiatan. Untuk workshop yang kecil dihilangkan dan dilaksanakan dalam skala besar tetapi selektif.  Untuk perencanaan, penganggaran dan evaluasi dilaksanakan sekretariat unit utama. Khusus untuk kegiatan pelatihan dilaksanakan secara selektif dan tidak menjadi kegiatan rutin. Hal ini berlaku untuk Satker Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satker Dekonsentrasi. Selain itu dengan terbatasnya anggaran Kemenkes, memerlukan sinkronisasi dengan pendanaan bersumber dana transfer dan APBD murni maupun Hibah Luar Negeri yang sifatnya hibah langsung. Diharapkan tidak terjadi duplikasi pembiayaan, dan saling bersinergi untuk pencapaian sasaran pembangunan kesehatan.

Menutup arahan dan sambutannya Inspektur Jenderal berpesan bila ditemukan permasalahan dalam desk, agar diselesaikan secara bersama - sama antara unit utama, tim roren dan tim APIP. Adapun catatan dalam penelitian maupun reviu menjadi perhatian bagi semua satker untuk ditindaklanjuti pada penyusunan alokasi anggaran yang direncanakan Oktober 2018. Bila semua catatan sudah ditindaklanjuti dan dilengkapi semua data dukung yang diperlukan, diharapkan saat alokasi anggaran sudah tidak ada lagi catatan dari Tim APIP dan tidak menjadi blokir saat DIPA 2019 terbit awal Desember 2018.

Acara pembukaan kegiatan penelitian dan reviu RKA-K/L Gelombang II 2018 dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan narasumber Inspektur IV yang menyampaikan materi mengenai Pedoman Reviu RKA-K/L TA 2019 dan Evaluasi Pelaksanaan Reviu RKA-K/L TA 2018 dan Kepala Biro Keuangan dan BMN yang menyampaikan materi mengenai Kebijakan Pengelolaan BMN yang Berasal dari Hibah DK/TP.

Kontributor: AF

Share this Post: