Berita Itjen

Sosialisasi Pengawasan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Itjen Kemenkes

Sosialisasi Pengawasan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Itjen Kemenkes

Jumat (22/12) Inspektorat Jenderal Mengadakan Sosialisasi Pengawasan mengenai  Rancangan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal. Bertempat di auditorium J Leimena acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Informasi, Dede Mulyadi, SKM, MKM narasumber Baihaki, SSi., MM, Sekretaris DPD IAPI DKI Jakarta.

Landasan atas Revisi Peraturan Presiden tersebut merupakan arahan Presiden Rancangan Revisi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya tetrkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016 mengamanatkan Perubahan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016; adan merupakan tindak lanjut hasil dari Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

 

Dalam paparanya salah satu tujuan dari revisi perpres Pengadaan/Jasa adalah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan mencegah proyek yang lambat berjalan. untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan memprioritaskan produk dalam negeri.

Selain itu ditambahkan juga arahan Presiden antara lain: 1) Proses Pengadaan barang/jasa harus menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, mudah dikontrol dan diawasi; 2) Peningkatan prioritas menggunakan produk dalam negeri; 3) Revisi Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Mendorong produk usah kecil dan menengah, kontraktor kecil dan menengah yang ada didaerah dan Pengadaan memiliki arah semangat semangat pemerataan); 4) Menko perekonomian sedang mempersiapkan kebijakan ekonomi baru yang memberikan banyak peluang kepada pengusaha kecil UKM dan pre starup, termasuk redistribusi aset yang telah didesain untuk diarahkan sesuai kebijakan ekonomi baru.

Pada kesempatan yang sama Baihaki menjelaskan bahwa Perpres yang akan terbit nantinya akan memberi amanah kepada setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melalukan penyusunan Rancangan Umum Pengadaan  (RUP) sebelum anggaran berjalan dan sudah di input kedalam aplikasi  Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilakukan lelang dini,

Dalam penyusunan spesifikasi agar lebih memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Untuk itu narasumber memberikan saran agar  APIP diberikan pembekalan dalam menentukan penyusunan spesifikasi HPS dan rancangan kontrak untuk Perpres yang baru.

Dari hasil revisi Perpres tersebut nantinya akan terjadi banyak perubahan pada isinya diantaranya adalah perubahan istilah, misalnya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); istilah Lelang berubah menjadi Tender; Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan; Pokja Ulp menjadi Pokja Pemilihan; serta K/L/D/I akan menjadi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Diharapkan dengan terbitnya revisi Perpres ini dapat mendukung terwujudnya good governance dan clean government guna mencapai Indonesia Sehat Tanpa Korupsi.

(JP dan WA)

Share this Post: