Berita Itjen

Survei Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester II TA. 2017 Tingkat Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Survei Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester II TA. 2017  Tingkat Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Bekasi (24/1), Sesuai dengan amanat Permenkes 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan memilki tugas dan fungsi sebagai pengawas internal di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah melakukan proses reviu atas Laporan Keuangan (LK) yang sudah disusun oleh entitas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam perjalananya untuk menilai kepuasan atas proses reviu LK yang sudah dilakukan oleh tim pereviu Itjen Kemenkes, saat ini Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan memberikan tugas kepada tim survei untuk melakukan survei time motion dan kepuasan atas pelaksanaan reviu LK kepada seluruh populasi peserta reviu sebanyak + 418 (empat ratus delapan belas) satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan jenis kewenangan yang terbagi menjadi Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Dekonsentrasi (DK).

 

Proses survei dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 23 s.d 27 Januari 2018 dengan pembagian 7 (tujuh) tim survei yang tersebar di 4 (empat) titik terpisah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Setiap tim survei bertanggungjawab atas penyebaran dan pengisian form isian survei di satuan kerja masing-masing unit utama dengan rincian  lokus/entitas sebagai berikut: Unit Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan memiliki 6 (enam) KP, 49 (empat puluh Sembilan) KD, dan 34 (tiga puluh empat) DK. Unit Inspektorat Jenderal 1 (satu) KP, Unit Sekretariat Jenderal memiliki 13 (tiga belas) KP, dan 34 (tiga puluh empat) DK. Unit Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memilki 6 (enam) KP, 3 (tiga) KD, dan 34 (tiga puluh empat) DK. Unit Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memilki 6 (enam) KP, 59 (lima puluh Sembilan) KD, dan 34 (tiga puluh empat) DK. unit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5 (lima) KP, dan 11 (sebelas) KD, unit Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki 6 (enam) KP, dan 34 (tiga puluh empat) DK, unit Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki 6 (enam) KP, 44 (empat puluh empat) KD, dan 34 (tiga puluh empat) DK.

 

Proses survei dilakukan dengan pola sampling total populasi satuan kerja yang melaksanakan reviu LK, data awal yang dilengkapi oleh peserta reviu adalah pengisian form time motion yang bertujuan untuk mengukur durasi waktu pelaksanaan reviu dari awal sampai dengan Catatan Hasil Reviu (CHR) divalidasi dan diterima oleh masing-masing peserta reviu, dan apabila ada perbaikan, waktu untuk melakukan perbaikan akan dihitung kembali secara terpisah. Setelah selesai pengisian form time motion selanjutnya peserta reviu diminta untuk melakukan pengisian form kepuasaan atas layanan pelaksanaan reviu LK yang sudah dilakukan oleh tim pereviu Inspektorat Jenderal Kemenkes, langkah terakhir adalah pemilihan secara acak/random oleh tim survei untuk dilakukan proses wawancara bagi peserta reviu/satuan kerja yang memilki kategori sebagai berikut: waktu pelaksanan reviu LK tercepat, waktu pelaksanaan reviu LK terlama, anggaran satuan kerja terkecil dan anggaran satuan kerja terbesar.

Secara keseluruhan, survei pelaksanaan reviu LK tingkat satuan kerja ini dilakukan untuk mengetahui sebarapa jauh efektifitas waktu, beban kerja, dan kepuasan layanan reviu LK yang diberikan oleh tim pereviu. Nantinya diharapkan hasil dari survei ini dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan bagi seluruh pihak yang terlibat, dengan hasil akhir  adanya peningkatkan kualitas dari LK yang disajikan.

Kontributor: AR

Share this Post: