Berita Itjen

Tingkatkan Kualitas Penggunaan APBN yang Fokus dan Tepat Sasaran melalui Reviu RKA-K/L

Tingkatkan Kualitas Penggunaan APBN yang Fokus dan Tepat Sasaran melalui Reviu RKA-K/L

Senin 22/7, Inspektorat Jenderal bersama Biro Perencanaan dan Anggaran melaksanakan kegiatan penelitian dan reviu RKA-K/L untuk satuan kerja Kementerian Kesehatan yang berlangsung mulai 22 Juli s.d 26 Juli 2019 bertempat di Hotel Horison Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun ini tema yang diangkat adalah Meningkatkan Kualitas Penggunaan APBN yang Fokus dan Tepat Sasaran”, tercatat sebanyak 419 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan akan di lakukan reviu oleh APIP Kemenkes (Itjen)

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pelaksanaan RKA-K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan ini bertujuan juga untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, dan standar biaya (SBM), serta dilengkapi dokumen pendukung

Dalam acara tersebut Sekretaris Inspektorat Jenderal, Heru Arnowo memberikan paparan mengenai Pedoman Reviu RKA-K/L TA 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Reviu RKA-K/L TA 2019. Dalam paparannya Ses Itjen menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 hal Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu: a) Quality Assurance yang terdiri dari kegiatan Reviu LK, Reviu RKA-K/L, Reviu RK-BMN, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Lakip, Evaluasi SAKIP, Audit Pemantauan TL LH, Monev RB (PMPRB Online); 2) Kegiatan Consulting (Konsultansi), berupa asistensi, konsultasi PBJ, sosialisasi program pengawasan serta pembinaan on going process; 3) Program Pencegahan Korupsi terdiri dari Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan LHKP/LHKASN, Pendampingan Satker Menuju WBK/WBBM, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK), Pengendalian Sponsorship Tenaga Kesehatan, serta Pencegahan dan Pemberantasan Pungli; 4) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas) berupa pengelolaan WBS, Klarifikasi, ADTT dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Semua kegiatan tersebut nantinya bertujuan untuk meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan Terlaksananya”, ujar Ses Itjen.

Inspektorat sebagai garda terdepan diharapkan mampu memberikan pengawalan yang ketat salah satunya melalui kegiatan , bagi penggunaan anggaran disatker yang telah tertuang di dalam RKA-K/L. Pengawalan yang ketat dilakukan dengan cara yang lebih konsultif, agar komunikasi yang terjalin antara Auditor dengan satuan kerja Kementerian Kesehatan RI dapat terbangun baik dan berjalan efektif. Satuan kerja diharapkan dapat berkonsultasi secara mendalam mengenai penggunaan anggaran yang baik dan tepat sasaran. Pengelolaan anggaran diharuskan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, sehingga  akan terhindar dari adanya potensi kecurangan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan anggaran. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Satker dalam membangun Kementerian Kesehatan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.

Share this Post: